Tubel Kemenkes 2021/2022

tubel.bppsdmk.kemkes.go.id ~Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kesehatan yang menjadi tonggak pembangunan kesehatan maka perlu adanya pengembangan dan peningkatan kompetensi yang salah satunya adalah dengan Tubel (Tugas Belajar) Kemenkes 2021/2022.

Adapun yang menjadi dasar aturan dalam pengadaan Tubel Kemenkes yaitu UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pihak pelaksananya adalah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program Tugas Belajar Kemenkes dilaksanakan berdasarkan Permenkes No. 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia  Kesehatan. Tubel Kemenkes ini diadakan sebagai salah satu bentuk pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan.

Pada tahun 2021/2022, Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengadakan program Tubel Kemenkes melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan telah menganggarkan alokasi dana bantuan untuk program Tubel Kemenkes ini untuk jenjang pendidikan Diploma IV, Sarjana (S1) dan Profesi serta Pascasarjana S2, S3 yang diprioritaskan bagi SDM Kesehatan di Institusi Kesehatan / Fasilitas pelayanan kesehatan, Dosen, Widya Iswara dan Peneliti.

 

Apa saja yang harus dilakukan bagi Calon Peserta Tubel Kemenkes?

Ada 3 poin penting yang harus dilakukan oleh calon peserta Tugas Belajar Kementerian Kesehatan antara lain :

1. Melakukan Registrasi Online di http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id/index.php/public/membership/registrasi-form/

2. Melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan.

3. Mengumpulkan berkas dokumen persyaratan yang telah dijilid sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan dan Persyaratan Tubel Kemenkes 2021/2022

	Ketentuan Calon Peserta Tubel Kemenkes
	1.	Diperuntukkan bagi PNS Kemenkes.
	2.	PNS dengan tempat tugas di Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringan layanan Puskesmas.
	3.	Harus sudah bekerja selama minimal 1 (satu) tahun dihitung dari TMT PNS.
	4.	Sudah menyelesaikan penyesuaian Ijazah.
	5.	Batas umur calon peserta maksimal :
		No Jenis SDM Kesehatan USIA GOL MINIMAL DTPK Non DTPK 1 Tenaga Kesehatan DIII→DIV/SI 47 tahun 42 tahun IIc DIII→S1+Profesi 46 tahun 42 tahun IIc DIV/SI → Profesi 48 tahun 43 tahun IIc SI→SII 47 tahun 47 tahun IIIa SI→SII+Spesialis 46 tahun 46 tahun IIIa 2 Non tenaga kesehatan (Peneliti, Widya Iswara, Auditor dll) DIII→SI 37 tahun 25 tahun IIc DIII→DIV 37 tahun 25 tahun IIc SI→SII 42 tahun 37 tahun IIIa SII→SIII 47 tahun 40 tahun IIIb 3 Dosen Poltekkes Kemenkes SII→SIII 50 tahun 50 tahun IIIb
	6.	Bagi PNS struktural yang sedang menjabat bersedia diberhentikan dari jabatannya itu.
	7.	Bagi PNS fungsional yang sedang menjabat bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya itu.
	8.	Belum memiliki riwayat buruk (gagal) tugas belajar sebelumnya khusus calon peserta yang sudah pernah ikut tugas belajar.
	9.	Tidak tercatat pernah mengundurkan diri sesudah menerima Surat Keputusan Tugas Belajar.
	10.	Bagi calon peserta tugas belajar sebelumnya telah menyelesaikan pengabdian selama 2N (N=masa pendidikan tugas belajar sebelumnya).
	11.	Belum memiliki gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (Tidak diberikan untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama jika sudah pernah tugas belajar) kecuali untuk profesi.
	12.	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
	13.	Hanya diperuntukan untuk kelas regular dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas: Kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas khusus, kelas jarak jauh, kelas yang bukan diselenggarakan di perguruan tinggi induk
	14.	Tidak sedang dalam proses pindah ke instansi lain.
	15.	Sistem pendaftaran online melalui http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id .
	19.	Perkuliahan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
	20.	Calon peserta merupakan PNS dengan status bekerja di :
		No Status Unit Kerja   1. Pemerintah Daerah DinasKesehatanProvinsi/ Kabupaten/Kota Tenaga Kesehatan, SDM Kesehatan 2. Unit Utama Kemenkes UPT Pelayanan Kesehatan, Poltekkes, Badan Penyelenggara Diklat, fungsional Dosen, Peneliti Tenaga Kesehatan, SDM Kesehatan
1.	Persyaratan Dokumen yang diperlukan
	Calon peserta wajib melengkapi Dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh Unit Utama/Dinas Kesehatan Provinsi dijilid berdasarkan ketentuan, adapun rinciannya sebagai berikut:
	1.	Melampirkan bukti tanda registrasi pendaftaran online (print out dari web online).
	2.	Mengisi Biodata Calon Peserta di Web Pendaftaran.
	3.	Melampirkan Print out Biodata peserta tugas belajar dari web online.
	4.	Fotocopi SK Pencatuman gelar pendidikan terakhir atau bukti proses pengusulan pencantuman gelar.
	5.	Fotocopy SK Jabatan terakhir
	6.	Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama2 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
	7.	Fotocopi SK tugas belajar atau Surat ijin belajar sebelumnya.
	8.	Fotocopy ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan.
	9.	Bukti akreditasi program studi minimal terakreditasi B atau  setara sesuai dengan BAN PT/ LAM PT Kes .
	10.	Dokumen perencanaan kebutuhan tugas belajar SDM Kesehatanlima tahunan (Tahun 2019 – 2023) dan tahunan yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II atau fotokopi dengan legalisir oleh pejabat yang berwenang (dokumen sama yang di input online dan rekap provinsi), direkapitulasi dan dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Prov/ Unit Utama (lampiran 1).
	11.	Surat Rekomendasi/ijin dari atasan langsung yang dibuat secara tertulis dan disetujui oleh pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (lampiran 3).
	12.	Surat Rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.
	13.	Surat Ijin dari suami/istri (lampiran4).
	14.	Surat Penghargaan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Nasional bagi yang pernah mendapatkannya.
	15,	Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000 dan diketahui pimpinan unit kerja tentang (lampiran 6):
		a.	Bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural
		b.	Bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional.
		c.	Bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N = masa tugas belajar).
		d.	Tidak akan pindah program studi/peminatan dan/ atau institusi pendidikansetelah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar.
	16	Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa calon peserta tugas belajar (Lampiran 6):
		a.	Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
		b.	Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
		c.	Tidak sedang menjalanipemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman disiplin.
		d.	Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
		e.	Program studi/peminatan sudah sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.
		f.	Ditempatkan kembali pada unit kerja sesuai dengan rencana kebutuhan SDM Kesehatan pada unit kerja.
	Ketentuan Penjilidan dokumen seleksi administrasi :
	No Jenjang Sampul depan (PlastikBening) Sampul Belakang 1. DIV/SI/Profesi Biru Biru 2. SII/Spesialis Kuning Kuning 3. SIII Merah Merah
		1.	Jenjang DIV/S1 dan profesi dijilid  cover plastik bening dan cover belakang warna biru
		2.	Jenjang SII, Spesialis dijilid  cover plastik bening dan cover belakang warna kuning
		3.	Jenjang SIII dijilid  cover plastik bening dan cover belakang warna merah
2.	Dokumen Kelengkapan Hasil Seleksi Akademik(dikirim setelah dinyatakan lulus administrasi dan Akademik)
	a.	Surat keterangan lulus seleksi akademik.
	b.	Surat Keterangan aktif kuliah atau KRS.
	c.	Fotocopy NPWP, halaman depan Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia/BRI yang bukan rekening gaji(di isi dan di upload dalam SIM Tubel).
	d.	Surat keterangan berbadan sehat dari RS Pemerintah
	e.	Surat Keterangan bebas narkoba minimal tiga zat pemeriksaan asli dari rumah sakit pemerintah/BNN
3.	Dokumen Kelengkapan setelah Penetapan SK (Dikirim setelah ditetapkan dalam SK Bantuan Tugas Belajar)
	Dokumen yang harus dikirimkan ke Pusat Peningkatan Mutu SDMK setelah terbit Penetapan Surat Keputusan Tugas Belajar antara lain:
	a).	Surat keputusan Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bagi PNS daerah, dari Biro Kepegawaian bagi PNS Pusat dan UPT.
	b).	Perjanjian antara Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan Peserta Tugas Belajar/ Peneriman Bantuan Tugas Belajar yang sudah ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh ketua Prodi di institusi pendidikan (didownload dalam Sistem Informasi Tugas Belajar)
	c).	Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan struktural bagi pejabat struktural.
	d).	Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi pejabat fungsional (dikirimkan paling lambat tujuh bulan setelah perkuliahan).
	e).	Kelengkapan dokumen persyaratan biaya kedatangan (Tiket yang ada nominal, Boarding Pass, SPPD, SPTJM). Mohon dokumen ini tidak dikirim dengan berkas persyaratan akademik dan dikirim kolektif per Institusi Pendidikan (lihat jadwal Tubel Kemenkes 2021/2022).

Bagikan Artikel ini